Tuntutan Abolisi Perjanjian Atas Dasar Paksaan (Dwang)

Apakah suatu perjanjian yang dibentuk atas dasar paksaan sanggup diajukan tuntutan pembatalannya ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, terlebih dahulu kita mesti mengerti apa yang dimaksud dengan paksaan ? Secara umum, yang dimaksud dengan paksaan adalah tindakan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak, dengan memakai ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 1324 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dinyatakan bahwa :

1. Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa sampai sanggup seram seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu sanggup mengakibatkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.
2. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

Undang-undang memang tidak memperlihatkan definisi yang tegas wacana apa yang dimaksud dengan paksaan, akan tetapi apabila suatu tindakan memenuhi hal-hal yang tercantum dalam pasal 1324 KUH Perdata tersebut, maka dapatlah dikatakan telah terjadi suatu paksaan.

Dari ketentuan pasal 1324 KUH Perdata tersebut, harus ada korelasi kausal antara paksaan dan penandatanganan perjanjian  (yang merugikan). Kerugian tersebut harus terang/jelas dan segera/nyata. Kerugian tersebut konkret ialah sudah dengan sendirinya, sebab bukankah orang menciptakan perjanjian tersebut sebab terpengaruh oleh ketakutan akan kerugian tersebut. Sedangkan mengenai syarat kerugian tersebut, berdasarkan Rutten, harus segera ada/nyata ialah suatu kekeliruan, sebab kekhawatirannya justru terhadap kerugian yang akan muncul di kemudian hari, setelah penandatanganan perjanjian itu.

Perjanjian yang dibentuk atas dasar paksaan sanggup diajukan tuntutan pembatalannya, demikian itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1323 KUH Perdata, yang berbunyi :

• Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang menciptakan suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.

Dari ketentuan pasal 1323 KUH Perdata tersebut, ternyata bahwa tidak semua tekanan dalam menciptakan suatu perjanjian ialah paksaan. Tekanan yang bukan merupakan paksaan, apabila terdapat kondisi sebagai berikut :

• Tekanan keadaan. Perjanjian yang dibentuk di bawah paksaan tidaklah sama dengan perjanjian yang dimuat dalam keadaan memaksa (noodtoestand).
• Tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi bukan merupakan paksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1323 KUH Perdata tersebut.  

Sedangkan pengecualian dari pasal 1323 KUH Perdata tersebut, ditegaskan dalam ketentuan pasal 1327 KUH Perdata, yang bernunyi :

• Pembatalan sesuatu perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi sanggup dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara rahasia atau apabila seorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya.

Sehingga dapatlah disimpulkan, bahwa tuntutan abolisi perjanjian atas dasar paksaan, berdasarkan pasal 1327 KUH Perdata tersebut, hanya boleh dilaksanakan kalau yang bersangkutan, setelah paksaan tersebut tidak ada lagi, tidak telah menyetujui perjanjian tersebut. Dengan kata lain, jikalau setelah adanya paksaan, yang mengakibatkan rasa takut, dalam menandatangani suatu perjanjian, yang bersangkutan mendapatkan atau membenarkan perjanjian tersebut,  maka dapatlah dianggap bahwa yang bersangkutan telah menyetujui perjanjian tersebut.

Pernyataan mendapatkan atau membenarkan sanggup dilakukan secara tegas maupun diam-diam, termasuk kalau yang bersangkutan telah membiarkan waktu lewat begitu saja, sehingga menciptakan hak tuntutnya menjadi gugur,  padahal dalam batas waktu tenggang tersebut yang bersangkutan memiliki hak untuk menuntut pembatalan. Ketentuan tersebut bersesuaian dengan pasal 1454 KUH Perdata. 

Selain apa yang disebut dalam ketentuan pasal 1454 KUH Perdata tersebut, tuntutan penyataan batal, gugur apabila memenuhi ketentuan dari pasal 1456 KUH Perdata yang berbunyi : 

• Tuntutan untuk pernyataan batal gugur, jikalau orang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, wanita yang bersuami yang bertindak tanpa pinjaman suaminya, atau orang yang sanggup memajukan adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan, secara tegas atau secara diam-diamtelah menguatkan perikatannya setelah ia menjadi dewasa, setelah penghapusan pengampuannya, setelah pembubaran perkawinannya, setelah paksaan berhenti, atau setelah diketahuinya wacana adanya kekhilafan atau penipuan.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa  tanggapan diterimanya atau diakuinya perjanjian dikemudian hari, sudah diatur di dalam pasal 1456 KUH Perdata, di mana telah ditetapkan juga, bahwa hal tersebut mengakibatkan hak tuntutnya untuk meminta abolisi telah menjadi gugur.

Semoga bermanfaat.  

  

Tweet

Rian SEO

Blogger yang senang mempelajari hal-hal baru seputar Blog, SEO dan Bisnis Online.

Subscribe to receive free email updates: