Ancaman Aturan Tindak Pidana Pemalsuan Matarai (Pajak Document) Pasal 253 Kuhp




Matrai merupakan alat bukti yang sah dalam sebuah dokumen penting. Dengan adanya matrai kekuatan aturan pada dokumen tersebut menjadi berpengaruh serta di akui oleh aturan sebagai alat bukti surat yang sah.
Adapun fungsi dari matrai yaitu ialah sebagai pajak dari dokumen tersebut. Yangmana artinya dokumen tersebut mempunyai kekuatan aturan yang di akui oleh negara
Namun bukan berati dokumen yang tidak dilengkapi matrai menjadi tidak sah di mata para pihak  yang menciptakan surat pernyatan atau surat perjanjian, melainkan documen tersebut tetap sah. hanya saja tidak berfungsi optimal jikalau di gunakan sebagai alat bukti surat pada sidang pengdilan
Di dalam ketentuan pasal 2 UU No 13 tahun 1985 di jelaskan jenis dokumen apa saja yang di kenakan matrai
1.  Surat perjanjian dn surat surat lainya yang di buat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata
2. Akta notaris tetmasuk salinanya
3. Akta yang di buat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapanya
4. Surat yang memuat uang lebih dari 1000.000-
5. Surat berharga yang harga nominalnya lebih dari 1000.000- menyerupai cek atau wesel
Udang undang secara tegas melarang dan menunjukkan sangsi aturan terhadap pelanggaran berupa pemalsuan matrai dan merek.
Aturan aturan tersebut tertuang dalam pasal 253 kitab undang-undang hukum pidana
1. barangsiapa meniru atau meniru meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan barangsiapa meniru atau meniru tanda tangan yang diharapkan untuk sahnya meterai itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan meterai itu sebagai meterai yang orisinil dan tidak palsu atau yang sah;
2. barangsiapa dengan maksud yang sama, menciptakan meterai tersebut dengan menggunakan cap yang orisinil secara melawan hukum.
Dikenakan pidana penjara paling usang tujuh tahun
Pemalsuan matarai sepertinya bukanlah masalah pidana yang berat namun di balik itu semua kejahatan ini mempunyai konsekwensi aturan yang begitu berat yaitu maksimal tujuh tahun penjara.
Oleh lantaran itu bijaksanalah dalam melaksanakan perbuatan aturan yang dapat membahayakan anda sendiri.
Sekian tetimakasih
supaya artikel ini bermanfaat bagi pembaca

Kata kunci
hukum materai, kekuatan aturan materai 6000. aturan materai 6000. aturan bea meterai. aturan pajak bea materai. materai 6000 berkekuatan aturan hukum menggunakan materai bekas. dasar aturan materai, kekuatan aturan materai dalam perjanjian, aturan perjanjian diatas materai. aturan ttd diatas materai. aturan perjanjian diatas materai 6000, fungsi materai hukumonline, kekuatan aturan materai, kekuatan aturan materai 3000, aturan kwitansi tanpa materai, kedudukan aturan materai, ketentuan aturan materai, landasan aturan materai, aturan melanggar materai 6000, aturan menggunakan materai, aturan melanggar materai, materai di mata hukum, nilai aturan materai, nilai aturan materai 6000, materai hukumonline, aturan penggunaan materai, aturan pemalsuan materai, aturan pajak materai, aturan perjanjian tanpa materai, aturan perdata wacana materai, kekuatan aturan materai 6 ribu, status aturan materai, hukuman aturan materai, kekuatan aturan materai tempel, aturan tanda tangan materai, aturan materai 3000
pemalsuan materai, pemalsuan materai dan merek
pasal pemalsuan materai, masalah pemalsuan materai
berita pemalsuan materai, aturan pemalsuan materai
contoh pemalsuan materai, eksekusi pemalsuan materai, hukuman pidana pemalsuan materai, tindak pidana pemalsuan materai, uu pemalsuan materai
peraturan materai, peraturan materai 6000
peraturan materai tempel, peraturan meterai digital
peraturan materai 2017, peraturan materai baru
peraturan materai 2016, peraturan materai 2015
peraturan penggunaan materai, peraturan bea materai 2015, peraturan materai 2018, peraturan bea materai, peraturan bea materai 2018, peraturan bea materai 2016, peraturan bea materai ortax, peraturan gres bea materai, peraturan penggunaan materai 3000 dan 6000, peraturan penggunaan materai pada kwitansi, peraturan mengenai materai, peraturan menggunakan materai, peraturan menggunakan materai
peraturan mengenai materai baru, peraturan nominal materai, peraturan penggunaan materai 2017, peraturan penggunaan materai terbaru, peraturan penggunaan materai 6000, peraturan penempelan materai, peraturan pemakaian materai 3000
peraturan pemakaian materai 2016, peraturan pemerintah wacana materai, peraturan materai terbaru, peraturan materai teraan, peraturan wacana materai 6000, peraturan pemakaian materai terbaru
peraturan wacana bea materai 2015, peraturan wacana pembubuhan materai, peraturan materai 3000, masalah materai palsu, masalah materai palsu 2018
kasus materai palsu 2017, masalah materai 6000
kasus bea materai, pola masalah materai, masalah pajak bea materai, masalah pemalsuan materai, masalah bea materai citibank, masalah wacana bea materai
contoh masalah bea materai, apakah faktur pajak menggunakan materai, kenapa materai termasuk pajak, apakah materai syarat sah perjanjian, apakah surat perjanjian tanpa materai sah, apakah perjanjian perlu materai, berapa materai untuk surat perjanjian
kenapa perjanjian harus pakai materai

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ancaman Aturan Tindak Pidana Pemalsuan Matarai (Pajak Document) Pasal 253 Kuhp"

Post a Comment