Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Lain.

Jika ditinjau dari kerangka pembahasan secara rasional dari aneka macam aspek negara dan kehidupan politik, ilmu politik merupakan ilmu sosial tertua di dunia. Dalam aspek ini ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Sedangkan jikalau semata-mata ditinjau sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempunyai dasar, kerangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka ilmu politik sanggup dikatakan masih berusia sangat muda, tidak berbeda dengan cabang-cabang ilmu sosial yang lain, mirip ekonimi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dalam perkembangannya, cabang-cabang ilmu sosial tersebut saling mempengaruhi.

Ilmu politik yakni ilmu yang mempelajari perihal politik. Ilmu politik berdasarkan Unesco, terbagi dalam empat bidang, yaitu :

• teori politik.
• lembaga-lembaga politik.
• partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum.
• hubungan internasional.

Lantas apa kekerabatan antara ilmu politik dengan ilmu pengetahuan yang lain ? Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yakni sebagai berikut :

1. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum.

Ilmu aturan bersifat normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Bahasan-bahasan mengenai politik suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum. Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu aturan lebih kepada peranan negara sebagai pembentuk aturan dan obyek ilmu aturan itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menilik dan membahas kasus hukum, tetapi tidak menitik-beratkan pada segi teknis dari aturan melainkan hanya pada aturan sebagai hasil persaingan dari kekuatan-kekuatan sosial, sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan. Hukum merupakan salah satu diantara sekian banyak alat politik yang sanggup dipakai untuk mewujudkan kebijakan pengasa dan negara.

Ilmu aturan mencakup aneka macam cabang pengetahuan hukum, yang hampir sanggup dikatakan semuanya berafiliasi dengan ilmu politik. Satu pola yakni Hukum Tata Negara. Hubungan ilmu politik dengan Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut : ilmu politik mempelajari perihal kekuasaan dilihat dari aspek sikap kekuasaan tersebut, sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan aturan yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Setiap undang-undang disusun dan dibuat oleh lembaga-lembaga politik (lembaga legislatif), sehingga sanggup dikatakan bahwa setiap undang-undang merupakan hasil dari keputusan politik. Hukum Tata Negara melihat undang-undang sebagai produk aturan yang dibuat oleh alat-alat perlegkapan negara yang diberi kewewenangan melalui mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Ilmu politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara, sedangkan Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari sikap politik atau kekuasaan. Hubungan antara Hukum Tata Negara dan ilmu politik dinyatakan juga oleh :

• J. Barrents dalam bukunya yang berjudul 'De Wetenschap der Politiek', menyebutkan  bahwa kekerabatan kedua bidang ilmu tersebut yakni Hukum Tata Negara menyerupai sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.
• Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menjelaskan bahwa pertautan antara Hukum Tata Negara dan ilmu politik disebabkan lantaran ilmu politik dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang dari suatu perundang-undangan. Di samping keputusan-keputusan politik merupakan insiden yang banyak pegaruhnya terhadap Hukum Tata Negara. 

2. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Filsafat.

Ilmu filsafat berusaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu filsafat  mencakup aneka macam cabang pengetahuan, satu diantaranya yakni filsafat politik, yaitu potongan dari ilmu filsafat yang menyangkut kehidupan politik, khusunya mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari suatu negara.  Filsafat politik juga membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu. Ilmu politik sangat erat hubungannya dengan filsafat politik tersebut.

Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu filsafat ini, dijelaskan dalam politik Gramsci. Gramnsci menyampaikan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yangh terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir mendasar yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsep perihal dunia yang total dan integral serta segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Politik Gramsci mengarahkannya pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofi.

3.  Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sejarah.

Sejarah sanggup dikatakan sebagai riwayat hidup dari umat manusia, lantaran sejarah merupakan ilmu yang mempelajari perihal suatu peradaban, yaitu peradaban manusia. Sejarah menghimpun dan menceritakan kejadian-kejadian konkrit yang terjadi di masa lalu. Ilmu politik tidak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah, Mengetahui sejarah politik suatu negara belum memperlihatkan citra yang tepat perihal keadaan politik negara tersebut di masa yang lampau dan masa yang akan datang.

Hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah disebutkan oleh Sir Robert Seeley, spesialis politik dari Inggris, yang menyampaikan bahwa sejarah sebetulnya yakni politik masa lampau, sedangkan ilmu politik cukup umur ini yakni sejarah hari kemudian. Dengan ucapannya tersebut, Seeley telah sanggup memperlihatkan adanya kekerabatan yang erat dan instrinsik antara ilmu politik dan ilmu sejarah. Namun demikian, diktum Seerley tersebut sebetulnya kurang tepat meskipun yang dimaksud Seerley dengan sejarah dalam kekerabatan ini yakni sejarah politik.

4. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosiolagi.

Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosiologi, dikemukakan oleh Giddings. Menurut Giddings  sarjana ilmu politik harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar ilmu sosiologi, lantaran sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya mengakibatkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh ilmu sosiologi tersebut. Sosiologi merupakan hal yang pokok dan paling umum sifatnya dalam membantu sarjana ilmu politik untuk memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari aneka macam golongan dan kelompok masyarakat.  Sehingga sanggup diketahui bahwa stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh kebijakan, corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, perubahan sosial, dan lain-lain.

Ilmu sosiologi mencakup aneka macam cabang pengetahuan, salah satunya yakni sosiologi politik, yang sangat erat hubungannya dengan ilmu politik. Sosiologi politik yang merupakan potongan ilmu sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik-beratkan pada dinamika tingkah laris politik, yang dipengaruhi oleh aneka macam proses sosial, mirip kerja sama, persaingan, konflik, dan lain sebagainya. Di mana hal-hal tersebut juga dianalisis oleh ilmu politik.

5. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Antropologi.

Antropologi menyumbangkan pengertian dan teori perihal kedudukan serta tugas sebagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Bedanya dengan sosiologi yakni sosiologi lebih memusatkan perhatian kepada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Sedangkan antropologi lebih banyak memusatkan perhatian kepada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman.

Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi bermanfaat bagi ilmu politik, terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan di masa lampau yang mencakup semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politik masa lampau yang merupakan konsep antropologi budaya yang termasuk dalam konsep kebudayaan secara umum. Konsep tersebut menyatakan bahwa terdapat kekerabatan yang erat antara kebudayaan suatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan memperlihatkan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat. Antroplogi telah besar lengan berkuasa dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

6. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Psikologi.

Ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perihal jiwa manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak menggunakan hukum-hukum dan dalili-dalil psikologi dalam menjelaskan  gejala-gejala politik  dan penyelidikan perihal motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial sanggup digambarkan sebagai berikut ilmu psikologi khususnya psikologi sosial mempelajari kekerabatan timbal balik antara insan dengan masyarakat, terutama faktor-faktor yang mendorong insan untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial. Setiap tindakan dan acara masyarakat dipengaruhi oleh nalar individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laris masyarakat umum. Psikologi sosial mengamati semua kegiatan manusia, baik menggunakan analisis dan pendekatan ekstern maupun intern, dengan kedua analisis dan pendekatan tersebut ilmu politik sanggup menganalisis secara lebih mendalam makna dan perang kekuasaan, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian seseorang yang memungkinkan memainkan tugas dalam hal-hal tersebut.  Dengan demikian ilmu politik berafiliasi dengan ilmu psikologi.

7. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi.

Pada masa lalu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu ilmu politik ekonomi, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara. Karena perkembangan ilmu pengetahuan maka ilmu politik ekonomi terpisah menjadi dua ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Hal itulah yang mengakibatkan ilmu politik dan ilmu ekonomi mempunyai kekerabatan yang sangat erat. Kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling bertemu, saling dampak mempengaruhi. Aktivitas-aktivitas politik yang terjadi dalam suatu negara sulit dilepaskan dari aktivitas-aktivitas ekonomi. Kedua acara tersebut kadang sejalan dan saling bantu membantu, akan tetapi terkadang juga saling bertentangan secara diametral.

Ilmu ekonomi seringkali dikenal sebagai ilmu sosial yang bersifat choice oriented, hal di mana telah besar lengan berkuasa pada pengkhususan penelitian mengenai desicion making dalam ilmu politik modern. Akhirnya pemikiran yang berpangkal tolak dari faktor kelangkaan telah memaksa ilmu ekonomi untuk lebih banyak berikhtiar ke arah ramalan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang seksama, sehingga ilmu ekonomi modern jarang bersifat spekulatif. Ikhtiar inilah yang mempengaruhi sarjana ilmu politik untuk mendasarkan teori dan metodologinya pada suatu pendekatan yang lebih ilmiah, yang dikenal dengan pendekatan tingkah laris (behavioral approach).

8. Hubungang Ilmu Politik dengan Ilmu Etika.

Ilmu etika yakni pengetahuan tenatang hal-hal yang baik dan buruk, perihal keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu etika digambarkan sebagai kekerabatan yang membatasi ilmu politik terutama praktek politik. Etika menyampaikan apa yang harus dilakukan, tetapi etika juga memutuskan batasan-batasan dari apa yang wajib dibiarkan. Etika memperlihatkan dasar moral kepada politik. Dan apabila dasar moral dihilangkan dalam politik, maka akan ditemui politik yang bersifat Machiavelistis, yaitu politik sebagai alat untuk melaksanakan segala sesuatu, baik atau jelek tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan mengakibatkan kesusilaan sebagai dasar politik, maka sanggup diharapkan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan.

9. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Geografi.

Segala penyelidikan atas kehidupan insan beserta perilakunya tidak akan bermanfaat dan tidak akan tepat jikalau penyelidikan tersebut  tidak mencakup juga keadaan geografinya. Karena kehidupan insan sangat dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim, dan alin sebagainya. Seperti contohnya : letak geografis suatu negara akan memilih negara tersebut sebagai negara daratan atau negara kepulauan atau bahkan negara maritim. Letak suatu negara juga akan mempengaruhi dalam hal diplomasi dan taktik perang.

Dalam ilmu geografi terdapat cabang pengetahuan yang disebut geopolitik, yang memperlihatkan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik berusaha menggambarkan kekerabatan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik.

10. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Negara.

Hoetink menyatakan bahwa ilmu politik itu yakni semacam sosiologi dari negara. Karena pendapatnya itu ia masih menganggap ilmu politik sebagai potongan dari ilmu sosiologi. Selanjutnya Hoetink juga menyampaikan bahwa ilmu negara dan aturan tata negara menilik kerangka yuridis dari negara, sedang ilmu politik menilik potongan yang ada disekitar kerangka tersebut. Dengan perumpamaan itu Hoetink telah memperlihatkan betapa eratnya kekerabatan antara ilmu negara dengan ilmu politik, oleh lantaran kedua-duanya mempunyai obyek penelitian yang sama yaitu negara. Yang membedakan hanyalah metode yang digunakan, Ilmu negara menggunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis.

Menurut paham Eropa Kontinental, ilmu politik itu itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai potongan dari ilmu kenegaraan (Applied Science), yang kemudian ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang bangun sendiri terpisah dari ilmu negara dan ilmu kenegaraan lantaran dampak dari sosiologi. Sedangkan berdasarkan paham Anglosaxon, mirip Inggris, ilmu pengetahuan politik (political science) lebih populer dari pada ilmu negara. Ilmu negara merupakan hal yang gila di negara Anglosaxon, dan istilah yang dipakai terhadap ilmu negara pun lain. Misalnya, penyebutan ilmu negara dengan menggunakan istilah General Theory of State dan  ilmu kenegaraan menggunakan istilah General Science. Kaprikornus bagi negara-negara Anglosaxon yang sentral yakni Political Science dan bukan ilmu negara atau ilmu kenegaraan

Semoga bermanfaat.

Tweet

Rian SEO

Blogger yang senang mempelajari hal-hal baru seputar Blog, SEO dan Bisnis Online.

Subscribe to receive free email updates: